Intsiawati.com–Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19, Sidang tahunan MPR tahun ini tetap akan digelar. Namun, Sidang MPR yang biasanya digelar saat perayaan Hari Kemerdekaan RI ini akan dilaksanakan Jumat (14/8/2020) atau dipercepat karena 16 Agustus jatuh pada hari Minggu.
”Sidang Tahunan MPR merupakan salah satu agenda penting ketatanegaraan yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Urgensi ST MPR adalah untuk mendengarkan laporan kinerja tahunan dari lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY,” ujar Dr Intsiawati Ayus SH MH, Anggota DPD RI Dapil Riau, Senin (13/7/2020).
Dr Intsiawati Ayus SH MH yang juga Ketua Kelompok (Fraksi) DPD RI di MPR RI, mengungkapkan sidang tahunan MPR ini merupakan bentuk tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga negara terhadap rakyat.
“Maka, meski saat ini masih menghadapi pandemi virus corona, sidang tahunan tetap penting dilakukan. Apalagi, masing-masing lembaga negara akan menyampaikan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” papar Iin, panggilan akrab Dr Intsiawati Ayus SH MH.
Iin juga mengungkapkan tentang tujuan NKRI sebagaimana amanat alinea empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga, negara dan seluruh elemennya perlu bergerak melindungi dari pandemi COVID-19.
”Kelompok DPD di MPR memandang bahwa situasi bangsa saat ini terkait wabah COVID-19 diharapkan menjadi substansi dalam pidato pimpinan MPR sekaligus cermin sikap kelembagaan,” ungkap Iin.
Iin menjelaskan, saat ini wabah corona telah memicu efek bola salju (snowball effect) pada sektor kehidupan. Pertama, secara sosial menyebabkan terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial yang mengakibatkan posisi ketahanan masyarakat (community resilience) mengalami guncangan.
Kedua, secara ekonomi, individu atau kelompok masyarakat mengalami penurunan produktivitas kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi, hingga kegiatan konsumtif. Yang kemudian membuat masyarakat miskin semakin terdampak, dan terjadi penurunan produktivitas kegiatan ekonomi warga.
Maka untuk itu, ia menilai perlu upaya yang terintegrasi dalam pendekatan penanganan wabah corona. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pemerintah diharapkan dapat merevitalisasi jaring pengaman sosial (JPS), hingga menyiapkan berbagai stimulus yang sifatnya tidak tunai tetapi bisa dinikmati oleh semua masyarakat miskin.
Kemudian, pemerintah perlu mengubah pemikiran penetapan kejadian luar biasa (KLB). Menurutnya, KLB berkaitan dengan manajemen mitigasi atau penanganan virus tersebut dengan ciri cepat, terpadu, lintas program, dan lintas sektoral.
Sementara dalam sektor ekonomi makro, pemerintah tetap perlu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, menjaga regulasi perdagangan, memacu pertumbuhan sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal.
Ia pun menekankan satu hal yang tak kalah penting adalah mengembangkan sikap nasionalisme dan solidaritas sosial, agar Indonesia mampu keluar dari krisis yang disebabkan wabah corona.
”Persiapan yang matang dan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan ST MPR dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Kelompok DPD di MPR berharap pimpinan MPR dapat segera melaksanakan rapat gabungan MPR antara pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR untuk membahas persiapan ST MPR tersebut,” ucap Iin.
Iin mengatakan mudah-mudahan dalam minggu ini Rapat Gabungan MPR untuk membahas persiapan ST MPR tersebut dapat terlaksana.(ris)
