Uji Materi UU MD3: Menyembuhkan Derita Konstitusi

Aspirasi dan kepentingan daerah adalah unsur yang tak bisa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan politik di pusat. Setiap keputusan politik di pusat, baik secara langsung maupun tidak langsung tentu selalu berdampak pada daerah. Untuk itulah diperlukan sebuah lembaga negara yang dapat menjadi jembatan bagi daerah. Dengan terselenggaranya agregasi kepentingan daerah, maka demokratisasi serta hubungan yang lebih sehat dan harmonis antara pusat dan daerah dapat diwujudkan secara nyata.

Di samping itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya proses ‘saling imbang saling kontrol’ agar daulat rakyat dapat dimenangkan di atas kepentingan kelompok. Adanya dominasi politik di kursi parlemen yang memonopoli proses pengambilan kebijakan adalah sumber penyelewengan utama yang dapat menggerogoti tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah  kedudukan kamar kedua yang setara di parlemen menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Disain awal pembentukan DPD RI adalah untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai  representasi wilayah yang menempati kamar kedua parlemen Indonesia, DPD merupakan bagian dari solusi penting sistem ketatanegaraan kita. Dalam porsi kewenangan konstitusinya yang ideal, DPD merupakan nafas bagi desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus energi penyeimbang lembaga perwakilan di tingkat pusat.

 

 

Kerugian Daerah

Namun demikian, sewindu DPD berdiri harapan tersebut belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Banyak cara yang telah ditempuh DPD untuk menata dan memperjuangkan  kewenangan konstitusinya, baik melalui upaya amandemen, maupun pengaturan mekanisme kerja melalui penyusunan tatib bersama DPR-DPD. Sayangnya hingga saat ini political will DPR ke arah tujuan tersebut belum tampak sungguh-sungguh.

Bahkan, UU yang muncul belakangan, seperti UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)  dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3)  malah semakin mengebiri kewenangan konstitusi DPD serta  cenderung merendahkan martabat DPD. Pengebirian sistematis dan perendahan ini tentu telah menciptakan kerugian dan derita bagi daerah. Berapa banyak produk legislasi DPD yang bersumber dari aspirasi daerah kemudian disampaikan kepada DPR tetapi tidak mendapat respon semestinya.

Jika ditimbang dari kontribusi dan pengorbanan daerah terhadap republik ini, maka kewenangan terhadap para wakilnya yang terurai dalam kedua UU tersebut jelas berlawanan dengan amanat sejarah. Selama ini para wakil daerah sendiri  telah mencoba menerima dengan arif kondisi ini. Melalui beragam upaya anggota DPD menyiasati perannya dengan cara masing-masing. Seluruh peluang kewenangan yang memungkinkan pun telah dilakukan secara  maksimal. Namun demikian, secara praktis tindaklanjut beragam upaya tersebut acapkali harus menemui jalan buntu karena kewenangan akhir berada dalam genggaman DPR.

 

Derita Konstitusi

Menimbang kondisi yang demikian, DPD akhirnya merasa perlu untuk melakukan gugatan  judicial review terhadap  12 pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3 dan 11 pasal dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 ke MK. Kedua UU tersebut bukan saja dianggap  telah menyebabkan kerugian dan derita bagi daerah tapi juga derita konstitusi bagi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.  Secara spesifik, derita tersebut penulis coba uraikan dalam paragraf-paragraf berikut ini.

Derita Pertama, dinafikan dalam prolegnas.  Dalam pembahasan awal Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPD sebagai representasi daerah tidak diperhitungkan sama sekali. Ketentuan UU P3 menyebutkan bahwa penyusunan Prolegnas dilaksanakan dan merupakan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah saja. Hal ini jelas telah mereduksi peran dan kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang selayaknya memiliki hak mengajukan RUU baik melalui Prolegnas maupun di luar Prolegnas.  Dengan tanpa melibatkan DPD, maka artinya pada tahap yang sangat dini semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam proses legislasi sudah dijegal di parlemen. Tak heran, jika produk RUU  yang menjadi prioritas penting bagi daerah, belakangan ini sangat jarang dihasilkan oleh DPR.

Derita Kedua, reduksi Kewenangan Legislasi DPD. UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa usul RUU dari DPD memiliki kedudukan yang setara dengan RUU dari Presiden [Pasal 5 ayat (1) UUD 1945] dan RUU dari DPR [Pasal 20 ayat (1) UUD 1945]. Sementara itu, UU MD3 dan P3 malah ‘menurunkan derajat’ usulan tersebut setingkat dengan usul RUU dari anggota DPR atau alat kelengkapan DPR yang masih harus “diharmonisasi, dibulatkan, dan dimantapkan” oleh Badan Legislasi yang notabene merupakan bagian dari institusi DPR. Hal ini tentu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari Perubahan UUD 1945. Proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terjadi sebagaimana mestinya.

Derita Ketiga, DPD disubordinasi DPR. Menyetarakan kewenangan legislasi DPD sejajar dengan “fraksi, komisi, bahkan anggota DPR” berarti telah mendudukkan DPD sebagai subordinat dalam proses pengajuan RUU di bawah DPR. Padahal, secara yuridis konstitusional keberadaan DPD sebagai lembaga negara dalam struktur kenegaraan adalah sejajar bersama dengan DPR, MPR, Presiden, MA, MK, dan BPK.  Kesejajaran struktural ini tentunya harus dibarengi pula dengan kesejajaran dalam hal fungsi dan kewenangan. Jika kewenangan yang dimiliki DPD disetarakan dengan fraksi, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR, bahkan anggota DPR, berarti telah terjadi pembonsaian sekaligus marjinalisasi secara fungsional dan kelembagaan.

Derita Keempat, distorsi produk RUU DPD. Pergantian usul RUU dari DPD menjadi usul RUU DPR merupakan bukti lain bahwa telah terjadi distorsi terhadap fakta kewenangan DPD. Jika RUU dari DPD langsung berubah menjadi RUU milik DPR, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah, bagaimana mengukur kinerja yang dilakukan oleh DPD dalam hal menjalankan fungsi legislasinya?  Bagaimanakah ukuran pertanggungjawaban DPD kepada daerah, karena penyerapan aspirasi dan kepentingan daerah yang dilakukannya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan di tingkat nasional atau dalam bentuk produk Undang-Undang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut muncul karena dengan demikian maka bentuk kinerja DPD akan menjadi semu. Implikasi lebih jauh dari ketentuan tersebut adalah bahwa masyarakat, daerah, bangsa, dan negara tidak akan pernah tahu apa yang telah dan akan diperjuangkan DPD dalam melaksanakan kewenangan legislasinya karena setiap RUU yang diajukan DPD telah diubah covernya menjadi RUU dari DPR.

Pada intinya, pasal-pasal pada kedua UU tersebut selain telah menciderai tatanan ketatanegaraan yang hendak dibangun oleh UUD 1945, lebih jauh lagi telah melukai semangat demokrasi lokal serta perwujudan sistem perwakilan bikameral yang kuat di Indonesia. Setelah mendengar keterangan para pakar dan ahli dalam Sidang MK, semakin diyakini bahwa kesalahan tafsir terkait kewenangan DPD harus segera diluruskan. Kita semua berharap MK mengabulkan permohonan uji materi ini, dengan demikian kerugian daerah dan beragam derita konstitusi yang mendera DPD RI selama lebih dari 8 tahun ini dapat segera disembuhkan. Insya Allah.