Berjuang Selesaikan Konflik Agraria di Riau

Konflik Agraria“Kalau diibaratkan luka, dia sudah bertukak,” ujar Intsiawati saat ditanya mengenai perkembangan masalah sengketa dan konflik agraria di Riau. Baginya masalah ini sudah menjadi problematika serius bagi daerah.

Jumlahnya terus menerus bertambah dan kian munumpuk. Mulai dari kasus-kasus yang gagal diselesaikan hingga kasus yang sudah terkatung-katung selama belasan bahkan puluhan tahun. Permasalahan ini kemudian kian kompleks dan kronis diakibatkan lambatnya penanganan oleh pihak-pihak yang berwenang serta minimnya upaya-upaya mediasi konflik hingga gagalnya penyelesaian sejumlah besar kasus.

Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi yang intensitas kasusnya paling tinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya di tanah air. Hal ini terjadi karena Riau merupakan kawasan yang banyak mengeluarkan izin perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan transmigrasi, sementara berbagai kebijakan dan regulasi yang ada seringkali tumpang tindih. Sementara itu, RTRWP Riau belum juga disahkan dan kawasan hutan di Riau masih mengacu pada TGHK tahun 1986.

Kekecewaan masyarakat menurutnya sudah di luar batas. Konflik horizontal yang mengakibatkan korban jiwa dari para pihak yang bersengketa seharusnya bisa dicegah.  Karena inilah Intsiawati memiliki komitmen serius menuntaskan kasus-kasus tersebut.

“Ini terjadi akibat regulasi yang tumpang tindih dan kuatnya ego sektoral,” lanjut Intsiawati.

Menurutnya penyelesaian & solusi konflik lahan seharusnya menjadi tanggungjawab semua tingkat pemerintahan . Dengan demikian dalam penanganannyapun harus bersama-sama  semua komponen di daerah dan  pusat, jelas Sekretaris Tim Litigasi DPD RI tersebut.

Ketidakjelasan status lahan juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat serta kelangsungan  pembangunan ekonomi daerah. Masyarakat di pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam seringkali menjadi korban utamanya. Demikian pula para pelaku usaha, investasinya merugi dan terganggu kepastian usahanya.

“Padahal tanah tidak tumbuh, sementara penduduk tumbuh,” tukas Ketua Pansus RUU Perkebunan ini.

Untuk itulah dalam rentang masa jabatannya sebagai Anggota DPD selama periode kedua 2009-2014, Intsiawati banyak mengkonsentrasikan waktunya untuk menjadi ‘wasit’ antara pihak-pihak yang bertikai.

Berdasarkan aspirasi yang masuk ke DPD RI Provinsi Riau pada periode kedua ini tercatat lebih dari 37 persoalan sengketa dan konflik lahan yang masuk ke DPD RI dengan beragam latarbelakang. Di antaranya  disebabkan tumpang tindih penguasaan lahan, pengabaian hak-hak transmigran, perusakan SDA & lingkungan oleh perusahaan, tidak direalisasikannya kesepakatan oleh perusahaan, perizinan yang bermasalah, serta akibat tidak jelasnya tapal batas wilayah Kab/Kota.

“Awalnya  setiap kasus lahan itu sederhana. Namun, karena penyelesaiannya dilakukan berlarut-larut, jadinya tambah rumit,” tutur Intsiawati.

“Sejumlah kasus sudah selesai ditangani dengan adanya kesepakatan ganti rugi dan program kemitraan, sementara beberapa kasus sedang dalam proses penyelesaian akhir,” terangnya.  “Saat ini 12 (kasus) di antaranya kini sedang ditangani secara intens,” ujar Luthfi staf ahli B-14 DPD RI.

Untuk mempercepat penanganan kasus, Intsiawati merumuskan sebuah pendekatan penyelesaian masalah, yaitu melalui metode ‘gelar kasus’, dengan menghadirkan semua pihak dan sektor terkait sehingga semua keterangan yang masuk berimbang dan dikonfirmasi secara langsung.

Dari hasil keterangan masing-masing pihak maka duduk persoalan atau suatu kasus dapat menjadi jelas.  Dengan jelasnya duduk masalah suatu kasus dan presepsi yang sama atas kondisi obyektif kasus tersebut maka penyelesaianpun dapat dilakukan secara maksimal,  cepat, dan adil.

“Kami sudah menggelar sekitar 10 kegiatan gelar kasus, baik dalam bentuk ‘Rapat Tindak Lanjut Aspirasi’, ‘Rapat Kerja’ ataupun melalui melalui kegiatan bersama Pansus DPD RI,” tambah Luthfi. Dan menurutnya dalam setiap gelar kasus tersebut rata-rata sekitar 5 kasus yang dihadirkan dengan mengundang pihak BPN, Kementerian Kehutanan, Pemkab, DPRD, Pemprov dan semua pihak terkait.

Kesimpulan dan Rekomendasi Bersama hasil gelar kasus merupakan alat pegangan para pihak untuk setiap langkah penyelesaian di lapangan. “Hasil itulah yang dipantau dan dievaluasi sehingga penyelesaian akhirnya dapat diterima semua pihak,” tegasnya.

Merujuk keberhasilan penanganan kasus-kasus kasus lahan yang masuk sebagai aspirasi dan tersebar di  berbagai Kabupaten di Provinsi Riau. Diharapkan melalui penanganan kasus ini, setidaknya sejumlah masalah yang potensial menjadi penghambat pembangunan daerah serta masalah yang menjadi hajat hidup utama masyarakat ini dapat dicarikan solusinya secara bertahap.

“Mohon do’a kepada seluruh masyarakat agar saya bisa amanah,” tutup Senator Perempuan Riau ini.

 

Tags :